Aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian diminta untuk mengusut secara tuntas terkait kasus Rasisme yang terjadi terhadap putra-putri asli Papua di Surabaya.
Masyarakat Papua disebut tidak membutuhkan pembangunan infrastruktur, melainkan butuh perhatian masalah kemanusiaan oleh pemerintahan Presiden Jokowi.
Anggota Komisi I DPR RI, Yan Permenas Mandenas mengatakan, pemerintah sebaiknya fokus pada penyelesaian berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan tanpa ada penyelesaian tuntas hingga saat ini.
Anggota Komisi I DPR Yan Permenas Mandenas memberi perhatian serius terhadap dinamika sosial politik di tanah Papua. Dimana, rakyat Papua perlu perlakuan yang adil dan tidak terjadi diskriminasi yang berlebihan.
Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI harus didukung dengan regulasi yang kuat sehingga tugas untuk melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah Yurisdikasi Indonesia bisa berjalan dengan baik.
Pemerintah dan TNI/Polri harus menyelidiki alasan utama di balik tidak selesainya aksi kriminal di Papua.
Kekerasan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap Kabinda Papua Brigjen TNI Putu Dani pada Minggu (25/4) sore di Dambet, Beoga, Kabupaten Puncak, Papua masuk kategori pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
Pemberian otonomi khusus Papua dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain di Indonesia.
Wakil Ketua Tim Pansus RUU Otsus Papua Yan Permenas Mandenas memahami pro dan kontra dalam revisi terbatas Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
Wakil Ketua Tim Pansus RUU Otsus Papua Yan Permenas Mandenas memahami pro dan kontra dalam revisi terbatas Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.